Berdasarkan salinan peraturan menteri soal antar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, diberikan waktu minimal paling lama 3 tahun sejak peraturan menteri tersebut dikeluarkan. Jika tidak diberlakukan akan diberikan sanksi administratif.
”Aturan ini baru akan disosialisasikan kepada pengusaha kendaraan, agar bisa meningkatkan fasilitas kendaraan. Minimal mengikuti peraturan yang berlaku,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sulut Joy Oroh, Jumat (10/7/2015).
Dijelaskan, dalam aturan tersebut, tertera berbagai macam standar pelayanan yang harus dipenuhi Angkot. Seperti pintu masuk keluar penumpang, ban, rel pegangan, alat pembatas kecepatan, alat pemukul/pemecah atau martil, alat pemadam api ringan, sabuk pengaman, dan lain-lain. Salah satu butir juga, mengatur tentang standar pelayanan minimal angkutan perkotaan dilengkapi AC untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang 20 C-22 C.
“Pada dasarnya masyarakat memiliki banyak pilihan untuk bepergian baik dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Salah satu yang membuat mereka memilih kendaraan pribadi adalah kenyamanan,” terang Oroh.
Tak hanya kenyamanan. Aturan tersebut juga mengatur keamanan bagi penumpang. Karena banyak bus saat ini terkesan tidak layak jalan. “Sudah berkarat dan tak terawat lagi. Ketika hujan, penumpang basah karena atapnya bocor,” kata sejumlah penumpang di terminal Karombasan. (Fajri Syamsudin)
Editor : Alfrets
Posting Komentar